Nasib BBM Premium antara Lingkungan dan Pertaruhan Politik

Foto: via Modifikasi

 

Jakarta  —  Pemerintah resmi menambah kuota penugasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium ke wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) sebesar 4,3 juta kiloliter (kl) pada pekan lalu. Hal ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Sebagian pihak menilai keputusan ini sebagai langkah mundur. Pasalnya, sebelumnya pemerintah ingin mengurangi keberadaan premium di pasar. Hal itu ditandai dengan kewajiban penugasan Premium tadinya hanya untuk wilayah non-Jamali. Dari sisi lingkungan, BBM jenis premium menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan BBM jenis lain yang memiliki oktan lebih tinggi. Tak ayal, sebagian besar negara di dunia telah meninggalkan BBM beroktan 88 itu.

Pada Maret 2017 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri KLHK Nomor P.20/MENLHK/Setjen/KUM.1/3/2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan orang (kategori M), angkutan barang (kategori N), dan kendaraan motor penarik untuk gandengan (kategori O).

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan penggunaan BBM tipe Euro4 atau setara BBM oktan 91 ke atas mulai tahun depan secara bertahap hingga 2021. Sementara, premium baru masuk standar Euro2. Artinya, jika mengikuti beleid tersebut, premium secara bertahap memang akan dihilangkan dari pasar. Dari sisi bisnis, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, penggunaan Premium dari tahun ke tahun kian menurun karena masyarakat mulai beralih ke BBM jenis lain untuk memaksimalkan performa mesin kendaraan.

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu, kuota Premium di wilayah non-Jamali sebanyak 12,5 juta kl hanya terserap sekitar 7 juta kl. Kemudian, pada kuartal I 2018 lalu, porsi penjualan premium Pertamina hanya tinggal 27 persen di seluruh Indonesia. Sementara, Pertalite mencapai 50 persen.  Sebagai pembanding, pada kuartal I 2016, porsi penjualan premium masih 83 persen dan pada kuartal I 2017 44 persen.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pada 2015 lalu telah mengeluarkan rekomendasi untuk sepenuhnya menghilangkan premium dalam tempo dua tahun. “Harusnya, jika mengikuti rekomendasi tersebut premium sekarang sudah tidak ada,” ujar Komaidi kepada cnnindonesia.com, Rabu (6/6).

Kala itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga merekomendasikan kepada kepada pemerintah dan Pertamina untuk mengalihkan produksi kilang minyak dari bensin RON 88 tersebut menjadi bensin RON 92 atau setara dengan jenis Pertamax. Salah satu kilang yang dipersiapkan untuk memasok BBM standar Euro 4 adalah proyek kilang Langit Biru di Cilacap yang diperkirakan mulai berproduksi pada akhir tahun ini.

Inkonsistensi pemerintah sebenarnya menjadi bom waktu ke depan. Komaidi khawatir, nantinya pelaku usaha tidak lagi percaya pada kebijakan pemerintah karena kebijakan yang dibuat bisa diubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Padahal, pelaku usaha membutuhkan kepastian jika ingin berinvestasi, misalnya dalam penyediaan bahan bakar ramah lingkungan.

Sebagai gambaran, akibat perluasan penugasan premium tersebut, setidaknya tahun ini ada 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jamali yang kembali menjual premium. Padahal, tangki BBM di SPBU tersebut tadinya sudah digunakan untuk menyimpan BBM jenis pertalite. Hingga akhir tahun, jumlah SPBU penjual premium di Jamali diperkirakan mencapai lebih dari dua ribu SPBU.  Kendati demikian, Komaidi memahami kebijakan yang diambil pemerintah tak semata-mata dilatarbelakangi oleh motif lingkungan dan bisnis.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih, beberapa waktu lalu sempat mencuat isu kelangkaan Premium yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Di tengah tekanan dari kenaikan harga minyak dunia, selisih antara harga premium dengan harga BBM jenis Pertalite yang beroktan 90 itu semakin lebar. Saat ini, di wilayah Jawa, Premium dibanderol seharga Rp6.450 per liter, sedangkan Pertalite Rp7.800 per liter. Pada awal tahun lalu, harga Pertalite masih Rp7.500 per liter.

Jika harga Pertalite semakin mahal, konsumen memiliki pilihan untuk beralih kembali ke Premium. Namun, konsumen juga tentu memikirkan kecocokan bahan bakar dengan mesin kendaraannya. Sebagai informasi, mesin kendaraan keluaran anyar biasanya sudah tidak cocok untuk diisi dengan Premium. Karenanya, Komaidi menilai seberapa lama Premium akan beredar di Indonesia akan sangat bergantung kepada komitmen pemerintah. Jika pemerintah konsisten dalam mengurangi penggunaan Premium, masyarakat dengan sendirinya akan menyesuaikan. “Kalau ditanya kapan Premium hilang dari Indonesia, ya tergantung dari pemerintah,” ujarnya.

Tak Lepas dari Isu Politis

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Adji Al Farabi menilai perluasan penugasan Premium memang tak terlepas dari isu politis. Menurut Adji, isu ekonomi menjadi salah satu isu yang pengaruhnya signifikan terhadap elektabilitas Jokowi, termasuk di dalamnya masalah lapangan kerja, ketersediaan bahan pokok, dan BBM. “Kami lihat, dalam beberapa kali pemilu isu yang terkait dengan pencabutan subsidi, naik turunnya harga BBM sangat berpengaruh,” ujarnya.

Untuk itu, begitu isu kelangkaan premium mencuat, Jokowi dan jajarannya segera mengambil langkah cepat untuk meredamnya. Jika tidak, pihak oposisi bisa menggunakan isu kelangkaan BBM sebagai senjata untuk melawan Jokowi pada pemilihan presiden tahun depan. “Jadi, saya melihat di tengah isu sembako dan lapangan kerja, isu BBM ini berusaha untuk dijaga,” pungkasnya.

Source :

CNNIndonesia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


18 − 7 =