Polemik Subsidi Energi di Tengah Turbulensi

Foto: Istimewa

 

Saling sindir masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) terjadi antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dimulai ketika  Jokowi  mempertanyakan pemerintahan sebelumnya yang tidak mampu mengimplementasikan BBM satu harga di seluruh Indonesia dengan anggaran subsidi BBM mencapai Rp 340 triliun.

Jokowi tak menyebut siapa presiden yang dimaksud. Namun, komentar Jokowi menimbulkan reaksi SBY. Pria asal Pacitan itu membalas melalui media sosial bahwa ia bisa membeberkan kelemahan strategi subsidi BBM pemerintahan terkini, tetapi menolak berpolemik di tengah kondisi negara sekarang.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa kebijakan subsidi BBM Jokowi dan SBY sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Di era Jokowi, realokasi subsidi energi bagi pembangunan infrastruktur terbukti efektif, tetapi efeknya memukul telak perusahaan minyak negara, PT Pertamina (Persero). “Akibatnya potential loss (potensi kerugian) Pertamina cukup besar,” kata Bhima saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Mei 2018.

Menurut Bhima, potensi kerugian Pertamina mencapai Rp 18,9 triliun per tahun akibat BBM penugasan dan BBM satu harga. Pertamina harus mengurangi 50 persen pasokan premium di Jawa, Madura, dan Bali. Tak hanya itu, risiko kekurangan suplai minyak dalam jangka panjang pun kian meninggi dengan kian tipisnya modal eksplorasi Pertamina. Saat kepemimpinan SBY menurut Bhima, subsidi BBM yang bernilai gigantis tak tepat sasaran. Tak ada pendataan dan evaluasi atas efektivitas subsidi. Di sisi lain kekuatan ekonomi Indonesia stabil ditopang konsumsi rumah tangga yang kuat hingga mengerek pertumbuhan di kisaran 6%.

Pertanyaan publik kemudian, akankah silang sengkarut polemik subsidi BBM antara dua elite tersebut bisa membawa manfaat bagi rakyat? Masalahnya, hingga April 2018 pemerintah mengaku telah menghabiskan Rp 26 triliun untuk subsidi energi. Kucuran dana subsidi ini termasuk untuk membayar utang subsidi tahun lalu kepada Pertamina dan PLN. Rinciannya adalah subsidi untuk BBM Rp 26 triliun, dan listrik Rp 13,2 triliun. “Termasuk kami membayar kekurangan tahun lalu,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di kantornya, Kamis (17/5/2018).

Utang pemerintah yang dibayarkan ke Pertamina untuk subsidi BBM tahun lalu Rp 12,3 triliun, untuk PLN Rp 3 triliun. “Kita cukup front loading dalam menjalankan belanja subsidi untuk mendukung Pertamina dan PLN,” kata Sri Mulyani. Secara keseluruhan total realisasi belanja pemerintah hingga April 2018 mencapai Rp 165 triliun. Dari total tersebut, porsi subsidi energi untuk realisasi hingga April adalah 23,75%.

Yang menarik, Menkeu menjabarkan bahwa realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2018 tercatat sebesar Rp 55,1 triliun. Sri Mulyani mengklaim, capaian ini merupakan yang terendah selama tiga tahun terakhir di periode yang sama. Perinciannya, April 2017 defisit APBN tercatat sebesar Rp 72,2 triliun. April 2016 Rp 158,2 triliun, sedangkan April 2015 Rp 70 triliun.

Dalam RAPBN 2017 yang disampaikan Presiden Jokowi, defisit primer mencapai Rp 111,4 triliun. Defisit primer menunjukkan bahwa selama ini pemerintah berutang, bukan untuk berinvestasi. Justru utang ini digunakan untuk menutup utang-utang pada masa lalu.

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, keseimbangan primer sebenarnya sempat mengalami surplus pada 2010, mencapai Rp 41,5 triliun. Artinya, penerimaan negara saat itu lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran utang. Pada 2011, keseimbangan primer masih mengalami surplus, tetapi nilainya berkurang drastis menjadi Rp 8,8 triliun. Pada 2012, barulah pemerintah merasakan defisit keseimbangan primer. Tak tanggung-tanggung defisit keseimbangan primer mencapai Rp 52,7 triliun. Defisit ini bertambah menjadi Rp 98,6 triliun pada 2013. Memasuki tahun 2014, pemerintah sempat menurunkan defisit di angka Rp 93,2 triliun.

Nilai tersebut kembali meningkat pada 2015 yang menyentuh Rp 142,4 triliun. Dengan nilai ini, pemerintah berarti tidak lagi memiliki kemampuan membayar bunga utang dari penerimaan negara. Pemerintah harus mencari utang guna membayar bunga utang. Memasuki 2016, pemerintah kembali harus mengalami defisit keseimbangan primer mencapai Rp 105,5 triliun dalam APBNP 2016. Nilai defisit ini masih berlangsung pada 2017 dengan besaran Rp 111,4 triliun.

Dari angka itu terlihat, bahwa selama rezim Jokowi berkuasa hingga 2017, secara kumulatif berhasil membukukan defisit sebesar Rp 18,2 triliun. Jadi jika hingga April 2018 nilai itu membengkak menjadi Rp 55,1 triliun, jelas itu bukan sebuah prestasi, seperti yang didengung-dengungkan. Ada penambahan sekitar Rp 36,9 triliun untuk tiga bulan pertama 2018 saja. Boleh dibilang, prestasi menekan defisit pada tiga tahun pertama, hangus dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Bagaimana dengan perbandingan defisit primer secara rata-rata tahunan? Dalam kurun waktu 2010-2014 secara kumulatif SBY berhasil membukukan defisit hingga Rp 134,7 triliun. Rata-rata per tahunnya mencapai Rp 26.94 triliun. Sementara itu, defisit primer dalam 3 tahun pertama Jokowi mencapai Rp 36,9 triliun atau rata-rata pertahunnya Rp 12.3 triliun.

Dengan defisit yang terbilang kecil tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan secara nominal maupun persentase, defisit hingga April lebih kecil, yakni hanya 0,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka ini, menurutnya, masih sangat bisa menjaga target defisit dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar 2,19 persen. “Tahun lalu, periode sama (hingga April) mencapai 0,53 persen,” katanya kepada media dalam suatu kesempatan. Berarti pemerintahan Jokowi lebih baik daripada SBY dalam pengelolaan anggaran? Jelas butuh evaluasi yang lebih mendalam untuk melakukan perbandingan.

Namun, dengan tingkat keseimbangan primer yang relatif lebih baik, Credit Default Swap (CDS), sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat persepsi risiko investasi untuk investor di Indonesia, justru menunjukkan peningkatan drastis dalam tiga bulan pertama tahun 2018. Pada awal 2018, CDS Indonesia (kontrak 5 tahun) masih menunjukkan angka menggembirakan, yakni 76,56 bps, tetapi Rabu (9/5/2018) telah melambung mencapai 129,19 bps.

Nilai CDS digunakan sebagai indikator fundamental yang paling dicari oleh para investor besar dan fund manager di seluruh dunia. Semakin tinggi CDS, semakin tinggi risiko investasi yang harus dihadapi investor. Angka CDS per 9 Mei 2018 seperti dalam data Reuters ini merupakan yang tertinggi sejak Mei 2017, yakni 131,54 bps. Reuters menulis tingginya CDS Indonesia merupakan akibat dari merosotnya nilai tukar, tingginya harga minyak dunia, dan stagnasi yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi.

Apalagi lelang surat utang pemerintah belakangan juga tidak menunjukkan hasil maksimal. Alasan pemerintah, pasar obligasi secara umum memang sedang tertekan. Imbal hasil (yield) obligasi negara AS tenor 10 tahun naik dan kemudian menembus level 3% akibat kekhawatiran percepatan laju inflasi dan bertambahnya pasokan untuk membiayai fiskal yang semakin ekspansif di bawah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump. Dengan kondisi itu, jelas investor lebih memilih obligasi Negeri Paman Sam.

Kondisi ini berpengaruh pada kenaikan yield SBN. Sudah lazim, kenaikan yield akan memengaruhi belanja negara, khususnya pembayaran utang. Namun, Sri Mulyani mengaku tak terlalu mengkhawatirkan sepinya minat investor terhadap surat utang negara (SUN) dalam beberapa kali kesempatan lelang. Ia menegaskan, tidak akan mengubah jadwal penerbitan SUN walaupun imbal hasil (yield) obligasi negara saat ini naik cukup signifikan. Pemerintah akan mengambil langkah tertentu menyikapi hal itu. “Kami sudah punya jadwal auction, tetapi kami akan terus melihat kondisi market secara pragmatis saja,” kata Sri Mulyani.

Pragmatis ataupun tidak, yang jelas saling sindir subsidi BBM antara Jokowi dan SBY telah meningkatkan kewaspadaan publik Tanah Air atas kondisi ekonomi. Jika sampai pemerintah tak waspada menjaga tingkat kepercayaan masyarakat hingga menurunkan minat untuk berbisnis, guncangan lebih besar akan menerpa. Kondisi ini tentu tak diinginkan oleh siapa pun juga.

Source :

ThePressWeek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 + 6 =