Sejumlah emiten mendukung rencana pemerintah mengevaluasi perizinan 2,3 juta hektare (ha) lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Pelaku usaha juga berharap agar peraturan itu berjalan dengan konsisten dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.
Corporate Secretary PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) Swasti Kartikaningtyas menyampaikan, pihaknya mengganggap positif rencana pemerintan mengevaluasi lahan, karena berkaitan dengan praktik Good Corporate Governance (GCG) dan sustainability perusahaan sawit.
Selain itu, dengan adanya kepastian hukum, diharapkan proses pengurusan perizinan lahan kelapa sawit menjadi lebih jelas. Area peruntukkan lahan juga jelas statusnya dan tidak tumpang tindih.
“Tetapi, tentunya hal ini harus didukung oleh seluruh stake holders. Artinya, perusahaan berkomitmen, pemerintan komitmen, dan masyarakat sekitar juga komitmen terhadap peraturan,” tuturnya saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).
Terkait masukan untuk peraturan turunan Inpres moratorium lahan sawit, Swasti menyampaikan, pelaku usaha tentunya berharap kebijakan baru nantinya berjalan konsisten. Di sisi lain, diharapkan batasan lahan sesuai peruntukkannya menjadi semakin jelas.
Head of Investor Relations PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) Michael Kesuma menyampaikan, rencana evaluasi lahan berdampak positif terhadap industri sawit. Dengan demikian, kebijakan ini dapat meng-counter kampanye negatif soal sawit.
“Kami harap dampaknya [evaluasi lahan sawit] positif,” imbuhnya.
Kepala Riset Narada Kapital Indonesia Kiswoyo Adi Joe menyampaikan, evaluasi lahan akan membuat area-area sawit yang bermasalah kian berkurang. Hal ini tentunya dapat mengurangi pasokan dan memberikan dampak positif bagi industri.
“Ini kebijakan yang bagus banget. Dengan standar yang ketat, lahan sawit akan semakin terbatas. Isu kampanye negatif pun dapat ditepis dengan kuat,” ujarnya.
