Investasi perikanan budi daya masih terhambat oleh sejumlah masalah klasik, seperti keengganan perbankan menyalurkan kredit dan keterbatasan infrastruktur.
Berdasarkan data Ditjen Perikanan Budidaya, andil akuakultur hanya menempati urutan ketiga terhadap total investasi kelautan dan perikanan yang hingga kuartal III/2017 senilai Rp4,03 triliun. Investasi kelautan dan perikanan masih didominasi bidang pengolahan, yakni sebesar 56,9%; disusul perikanan tangkap 15,9%; lalu perikanan budi daya 14,4%.
Demikian pula dengan kredit investasi. Ditjen Perikanan Budidaya mencatat perikanan tangkap menyerap 37,4% penyaluran kredit investasi yang hingga kuartal III/2017 senilai Rp1,7 triliun. Usaha pengolahan perikanan menyerap 22,3%, disusul perikanan budi daya 21,4%.
Presiden Shrimp Club Indonesia (SCI) Iwan Soetanto mengatakan budi daya udang masih dianggap sebagai usaha dengan risiko tinggi sehingga perbankan lamban menyalurkan kredit.
Pada saat yang sama, fasilitas dan infrastruktur di beberapa lokasi tambak tidak memadai. Akibatnya, lokasi pabrik pengolahan dan pengemasan udang kerap tidak mengikuti alias terpencar dari lokasi tambak.
“Jalan dan listrik belum tersedia,” katanya, baru-baru ini.
Kondisi itu diperparah oleh kebijakan dan birokrasi daerah yang menghalangi perkembangan bisnis. Pelaku usaha kerap harus mengeluarkan biaya meskipun pengurusan izin dijanjikan gratis di atas kertas. Iwan memberi contoh, untuk membebaskan tanah saja, petambak harus mengeluarkan puluhan miliar.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo berharap ‘tangan dingin’ pemerintah untuk melengkapi infrastruktur.
Berdasarkan pantauannya di Lampung, terdapat sekitar 20.000 ha tambak udang di Lampung yang potensial untuk dikembangkan. Tambak itu saat ini dalam kondisi mangkrak.
Budhi mengatakan, masyarakat setempat sebenarnya dapat mengaktifkan kembali tambak, tetapi perlu peran pemerintah. Jika berhasil dihidupkan kembali, dengan asumsi produktivitas 15 ton per hektare, tambak tersebut dapat menambah produksi udang nasional 300.000 ton. Berdasarkan data sementara KKP, produksi udang tahun lalu 555.138 ton.
“Masyarakat berinvestasi kincir dan plastik. Pemerintah bantu dengan irigasi, jalan produksi, dan listrik. Ini bukan hanya peran KKP, tetapi juga Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan pemda,” katanya.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebyakto mengatakan perikanan budi daya berpotensi memimpin sektor kelautan dan perikanan. Bagi dia, kontribusi perikanan budi daya yang lebih kecil ketimbang pengolahan dan perikanan tangkap menunjukkan sektor usaha itu memiliki peluang yang besar.
Apalagi, Ipsos Business Consulting sempat memperkirakan produksi perikanan budi daya bakal tumbuh 3,7% per tahun selama 2015-2020, menyalip perikanan tangkap yang hanya naik 0,4% per tahun. Budi daya pertambakan adalah sektor produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global. Indonesia merupakan produsen akuakultur terbesar ke-4 di dunia walaupun baru memanfaatkan 7,38% dari total luas potensial.
“Di KKP sekarang ada lembaga pengelolaan keuangan [BLU LPMUKP]. Tahun ini kami akan genjot untuk bisa mendukung di perikanan budi daya,” kata Slamet.
