Kawasan Mandeh di Pesisir Selatan, Sumatra Barat sedang gencar-gencarnya dipromosikan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata utama. Investasi pun kencang ditarik, termasuk dengan mengajak langsung puluhan calon investor potensial berkunjung ke Mandeh pada Oktober 2017 lalu.
Peneliti Pusat Pengembangan Pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggogeni memberikan catatan soal pengembangan kawasan ini. Menurut dia, pengembangan Kawasan Mandeh tak boleh melenceng dari kajian lingkungan serta tak boleh merusak potensi alam yang sesungguhnya menjadi daya tarik utamanya. Bahkan pemerintah juga diwanti-wanti agar bijak mempromosikan Mandeh, termasuk menyiapkan regulasi yang akan menjaga Mandeh dari kerusakan lingkungan.
Dia khawatir pengembangan Mandeh yang berlebihan justri membawa ‘kehancuran’ bagi kawasan tersebut. Menurutnya, promosi yang gila-gilaan namun tak dibarengi dengan regulasi dan aturan ketat tentang lingkungan sama saja merusak Mandeh secara perlahan. ia mengambil contoh, kondisi ini kini dialami oleh Raja Ampat, di mana pemerintah harus menyeimbangkan ekosistem di sana.
Menurutnya, pengembangan wisata harus berkelanjutan dengan memperhatikan nasib ekosistem alamnya di masa yang akan datang. Sedangkan kejadian di Mandeh saat ini, Sari melihat pemerintah justru melakukan pembangunan tanpa ada pertimbangan matang soal lingkungan.
“Saya melihat arahnya sekarang mass tourism. Bukan kualitas lagi, namun kuantitas. Ini cikal bakal kehancuran,” kata Sari usai melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Sumbar, Selasa (7/11).
Sari mengungkapkan, Pemerintah Daerah seharusnya bisa belajar dari pengalaman Bali atau Papua Barat. Bali misalnya, masifnya turis asing yang datang membuat pemerintah menelurkan regulasi yang mendukung kelestarian alam. Meski begitu, Bali terlanjut menjadi surga wisatawan yang tak bisa dibendung.
Berdasarkan penelitian yang pernah ia ungkapkan, porsi wisatawan yang berkunjung ke Mandeh masih didominasi oleh wisatawan lokal dalam Sumatra Barat. Untuk setiap tiga wisatawan lokal Sumbar, baru ada satu wisatawan yang datang dari luar Sumbar. Padahal menurutnya, pemerintah harus menargetkan wisatawan yang datang dari luar Sumbar untuk bisa menggerakkan ekonomi lokal khususnya industri perhotelan.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, pihaknya tetap akan tunduk pada aturan untuk menjaga keseimbangan lingkungan Kawasan Mandeh. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau (RTRP) disepakati bahwa pengembangan Kawasan Mandeh tidak akan merusak hutan lindung yang ada. Bila Perda Zonasi nanti terbit, maka akan ada pembagian wilayah berdasarkan peruntukannya yakni konservasi, budidaya, pariwisata, dan ekonomi.
“Zonasi ini yang ini dibantu para pakar lingkungan supaya kita tidak salah. Kalau sudah beres, investasi akan mudah masuk. Termasuk menentukan wisata seperti apa yang mau dikembangkan,” katanya.
Nasrul menambahkan, fokus pengembangan Kawasan Mandeh tidak akan meninggalkan pemberdayaan masyarakat. Salah satu area yang menjadi prioritas pemerintah adalah area yang dilewati akses Padang-Pesisir Selatan, khususnya jalur Bungus-Tarusan.
