CEO Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Datuk Darrel Webber mengutuk pembunuhan gajah kerdil yang terancam punah kedua yang ditemukan ditembak mati, tanpa gading, di Kabupaten Beluran Sabah, dan menawarkan hadiah sebesar MYR 50,000 sebagai imbalan atas informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden ini, sebagai isyarat untuk membantu upaya-upaya pencarian pelaku di lapangan.
Hadiah akan dikoordinasikan melalui Departemen Margasatwa Sabah. Menurut laporan media, gajah itu ditemukan oleh pekerja perkebunan pada Sabtu pagi (19 Oktober 2019) tetapi diyakini gajah itu tewas tiga hingga lima hari sebelumnya.
Investigasi saat ini sedang dilakukan untuk menemukan pelakunya. Ini menandai pembunuhan kedua gajah kerdil di Sabah, Malaysia dalam waktu kurang dari sebulan. Mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan dan bertanggung jawab atas tindakan jahat mereka.
CEO RSPO telah mengajukan banding kepada publik, dengan menyatakan, bahwa pembunuhan baru-baru ini adalah gejala dari masalah yang lebih besar – masalah yang hanya akan tumbuh jika masyarakat secara kolektif, tidak melakukan intervensi. Setelah terlibat dalam pekerjaan konservasi di Sabah, saya tahu bahwa gajah di Sabah, memiliki dua masalah utama:
Pertama, rentang gajah dan jalur migrasi telah sangat dipengaruhi oleh pembangunan. Ini telah menyebabkan peningkatan konflik manusia dan gajah secara terus-menerus. Dan konflik ini terkadang bisa mematikan. Kedua, perburuan gajah untuk gading terus meningkat. Atau mungkin, laporan perburuan liar tampaknya sedang naik daun. ”
Untuk mengatasi kedua masalah ini perlu ada pendekatan holistik, yang didukung oleh pemangku kepentingan lokal dan dengan sumber daya yang sesuai. Ini bukan solusi untuk terus mengatasi masalah jangkauan gajah dan hambatan migrasi hanya dengan mengatasi gejala berdasarkan adhoc. Dan, ada kebutuhan mendesak untuk mengelola populasi gajah di Sabah, yang mencakup memahami ukuran populasi, pertumbuhan, dan melihat lanskap Sabah tentang cara mengakomodasi mereka.
Lebih lanjut kata Datuk Webber, semua pihak prihatin dan mendorong penghentian perburuan satwa liar lewatpran masing-masing. “Adalah kepentingan utama industri-industri utama di Sabah, khususnya Sektor Pariwisata dan Kelapa Sawit, yang memiliki populasi gajah untuk dikelola dengan baik. Kedua sektor harus bekerja keras untuk mengetahui apa peran itu. Kalau tidak, kita akan berakhir dengan tindakan yang berulang dan menyedihkan ini,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.
Pihak RSPO memahami bahwa menyeimbangkan kebutuhan spesies besar yang bergerak di atas wilayah yang luas, melawan kebutuhan populasi manusia lokal akan menjadi masalah yang menantang dan sulit.
“Kami berharap inisiatif saat ini oleh Pemerintah Sabah, Industri, dan Masyarakat Sipil untuk mengatasi keberlanjutan sektor minyak kelapa sawit pada tingkat Yurisdiksi, dapat membantu berkontribusi terhadap pendekatan holistik dalam mengelola populasi gajah di Sabah. Dalam inisiatif ini terdapat identifikasi kawasan konservasi penting dan semoga koridor untuk migrasi gajah dapat tetap dibuka atau dibuka kembali,” katanya.
Datuk Webber juga mengingatkan publik tentang kebijakan whistleblower RSPO dan mendorong siapa pun untuk menggunakannya, terutama untuk informasi yang berkaitan dengan anggota RSPO. Kebijakan RSPO tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Pengungkap Fakta, Pengadu dan Juru Bicara Masyarakat memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengajukan pengaduan secara rahasia, dengan Panel Pengaduan RSPO tentang kegiatan yang dilakukan oleh, atas nama, atau sehubungan dengan kegiatan anggota RSPO yang dapat mengakibatkan dalam risiko keselamatan dan / atau keamanan orang tersebut. Sistem Keluhan RSPO adalah jalan lain yang dapat digunakan pemangku kepentingan untuk menangani dan menangani keluhan terhadap anggota RSPO.
