Pemerintah sepakat untuk tetap membuka kawasan wisata Taman Nasional Pulau Komodo untuk para wisatawan. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Terbatas yang digelar pada Senin (30/9) di Kemenko Kemaritiman.
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut P. Panjaitan yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laiskodat, juga menetapkan tidak ada relokasi penduduk, tetapi akan dilakukan kerjasama konkuren penataan wisata alam.
“Pada prinsipnya keputusan sesuai dengan hasil kajian tim terpadu yaitu, Pulau Komodo tidak perlu ditutup karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penutupan baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi,” jelas Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam keterangan resminya, Jumat (4/10).
Pendekatan MAB dan World Heritage, serta pendekatan baru IUCN dalam pengelolaan kawasan konservasi menghormati hak-hak masyarakat lokal, menjadi alasan tidak perlunya relokasi penduduk di Pulau Komodo.
Menurutnya, jika masyarakat Desa Komodo direlokasi akan menurunkan citra Indonesia dimata internasional karena negara tidak memberikan perlindungan kepada warga atas hak asasi manusia.
Sejak lima tahun terakhir jumlah wisatawan ke Taman Nasional Komodo terus meningkat signifikan.
Pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo tercatat 80.626 wisatawan, tahun 2015 tercatat 95.401 wisatawan.
Tahun 2016, jumlah wisatawan bertambah menjadi 107.711 orang, dimana 11,60% di antaranya menggunakan kapal cruise. Lalu, pada tahun 2017 tercatat 125.069 wisatawan dimana 13,70% di antaranya menggunakan kapal cruise.
Pada 2018 jumlah wisatawan meningkat menjadi 76.830 wisatawan dimana 9,17% menggunakan kapal cruise.
Data terakhir, dalam bulan Agustus 2019 tercatat 107 cruise wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo.
“Meningkatnya kunjungan ke Taman Nasional Komodo memicu pertumbuhan dunia usaha yang terkait dengan kepariwisataan di Labuan Bajo seperti perhotelan, jasa transportasi, tur operator, dan lain sebagainya,” lanjut Djati.
Saat ini terdapat 84 unit hotel, di mana sekitar 47 hotel merupakan hotel berbintang, 17 hotel melati, 19 losmen dan 1 hostel. Sementara fasilitas kuliner yang berada di 72 lokasi, terdiri dari 38 restoran dan 34 rumah makan.
Untuk fasilitas angkutan laut seperti kapal motor terdapat sekitar 813 unit, perahu motor tempel sebanyak 216 unit, dan perahu tanpa motor 576 unit. Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekowisata di Taman Nasional Komodo tercatat antara lain 67 pemandu wisata, 120 pedagang souvenir, dan 60 pengrajin patung komodo.
Berdasarkan hasil monitoring populasi Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program (KSP) diketahui, populasi Komodo selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan tren yang relatif stabil antara 2.400 ekor-3.000 ekor.
“Pada area pemanfaatan wisata yang terdapat di TN Komodo yakni di Loh Liang Pulau Komodo dan Loh Buaya Pulau Rinca dalam kurung waktu 16 tahun terakhir (2003-2019), populasi Komodo relatif stabil antara 75-105 ekor di Loh Liang dan 52-72 ekor di Loh Buaya. Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di Taman Nasional Komodo tidak menjadi sebab menurunnya populasi Komodo,” imbuh Djati.
Ia menambahkan, penutupan Pulau Komodo akan menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha wisata seperti pemilik hotel, restoran, tur operator, sarana transportasi, pemandu wisata, souvenir shop, dan lain-lain.
“Khusus untuk Pulau Komodo akan menghentikan pendapatan sekitar 144 pedagang cendera mata, 51 pemandu wisata, 65 pengrajin patung, 13 kelompok pemilik homestay, 19 usaha transportasi laut, serta 42 kelompok kuliner,” lanjutnya.
Di Pulau Komodo sendiri, saat ini terdapat Desa Komodo berpenduduk 1.818 jiwa.
