Jakarta – Tiga bupati di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengeluhkan penanganan korban gempa. Keluhan itu dari kurangnya respons pemerintah mengenai bangunan sekolah sementara untuk anak-anak Lombok hingga peralatan medis yang kurang tertangani.
Tiga bupati yang menyampaikan keluhan tersebut adalah Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid. Mereka menyampaikan aspirasinya di forum diskusi ‘Membangun Komitmen Percepatan Bantuan dan Rehabilitasi Bencana Gempa Lombok’ di KAHMI Center, Jl. Turi I, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).
“Pertama, normalisasi sekolah kalau kita koreksi ruang kelas, maka kita butuh 1.700 tenda. Ada 1.700 ruang kelas darurat. Nah kami bersyukur Kemendikbud sudah datang memberikan bantuan kepada guru-guru kita. Memberikan dana Rp 12 juta masing-masing guru, namun ada berapa hal yang masih kurang,” ucap Najmul Akhyar dalam diskusi.
Najmul mengungkapkan, di Lombok Utara, rata-rata sekolah darurat itu dibangun oleh relawan, bukan oleh pemerintah. Padahal, katanya, Presiden Jokowi berulang kali memerintahkan pembangunan sekolah dipercepat.
“Pertama, substansi yang paling kuat adalah kelas-kelas darurat, jadi berapa kali Presiden itu berulang kali bilang ke Kemen PUPR agar sekolah dipercepat. Tapi sampai saat ini saya lihat, maaf, kelas darurat ini dilakukan oleh relawan. Mohon maaf bukan tidak hormat. Tapi memang kelas darurat sekarang ini hampir seluruhnya dikerjakan oleh relawan,” ungkap kader Partai Demokrat ini.
Najmul menyampaikan bantuan yang diberikan Kemendikbud untuk guru-guru di Lombok juga tidak merata. Dia menyebut guru yang diberi bantuan itu hanya yang berasal dari sekolah umum. Untuk guru pesantren di Lombok tidak diberikan.
“Pemberian dana santunan guru, saya terima kasih, tapi saya dapat WA (WhatsApp) dari guru-guru pesantren, karena yang dapat bantuan itu hanya guru-guru nasional, bukan guru-guru pesantren juga. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Menteri. Saya bilang mohon Pak emang pesantren kan beda dengan sekolah nasional, guru kita di pesantren nggak dapat apa-apa,” ucapnya.
Kurangnya rumah sakit sementara untuk para korban gempa juga disampaikan Najmul dalam forum. Dia berharap RS segera dibangun meskipun baru dalam bentuk RS sementara.
“Kemudian rumah sakit dan lapangan medis, mohon dipercepat. Hari ini kami sampaikan sehingga ini jadi persoalan sendiri, seharusnya persoalan kita bisa teratasi tapi tentu kita harap Kemen PUPR agar rumah sakit bisa cepat selesai walaupun rumah sakit sementara. Kami sudah siapkan terminal juga untuk dibangun rumah sakit sementara,” jelasnya.
Hal senada dikatakan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy. Dia menyampaikan beberapa keluhan yang masih dirasakan korban gempa di Lombok. Dari kurangnya bangunan tempat ibadah hingga sekolah darurat.
“Sebagian besar masjid dan sekolah yang didirikan di sana itu adalah dari relawan. Dengan bangunan seadanya menggunakan terpal, pohon bambu ditegakkan dan dialaskan terpal cukuplah yang penting mereka tetap sekolah. Bisa dihitung jari bantuan yang diberikan pemerintah,” tutur Sukiman, yang di Pilkada 2018 diusung PDIP, Hanura, Golkar, PPP, NasDem, PBB, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menyebut pemerintah kurang tanggap dalam memberikan bantuan logistik kepada korban gempa di wilayahnya. Dia mengatakan, setelah banyak korban terjangkit penyakit malaria, barulah bantuan datang untuk mereka.
“Sekarang saya sudah tetapkan 128 orang terjangkit malaria. Ada Ibu hamil 1, bayi 2, balita 1. Saya sudah tetapkan ini kejadian luar biasa (KLB) penyakit malaria, dan benar ini berat, tapi ini satu-satunya cara supaya kita diperhatikan. Dan betul, setelah dijadikan KLB ramai, baru ada lotion, kelambu, sebelum itu walaupun sudah ada kejadian gempa nggak ada,” ujar bupati yang diusung PAN, Golkar, NasDem, PKS, dan PPP ini.
