BAHAN tambang mineral batu bara kerap disepadankan dengan logam mulia yakni emas. Orang pun menyebutnya emas hitam.
Wajar, karena batu bara memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Harga batu bara dirilis Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Harga Batu bara Acuan (HBA) November 2018 ditetapkan pada harga US$ 97,90 per ton.
Nilai batu bara yang menggiurkan mendorong banyak pengusaha batu bara untuk mengeruk sebanyak-banyaknya emas hitam itu dari perut bumi. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), aktifitas tambang batu bara terbukti menyumbang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan.
Seperti halnya yang baru saja terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanahbumbu.
Aktivitas tambang batu bara di sana begitu dekat dengan permukiman warga hingga berjarak hanya 20 meter.
Sejumlah rumah warga di desa itu retak-retak bahkan terbelah. Karena terancam, warga pun sampai harus mengungsi. Sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang mengatur aktiitas tambang batu bara.
Permen LH Nomor 4/2012 mengatur indikator tambang batu bara ramah lingkungan adalah 500 meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman).
Pertanyaannya, dimanakah pemerintah saat aktivitas tambang tidak ramah lingkungan terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat? Sejauh mana, pengawasan yang menjadi tugas pemerintah dilakukan?.
Kemudian, bagaimana mungkin izin diberikan hingga memasuki kawasan pernukiman warga. Apakah mungkin ada oknum pemerintah yang “main mata” sehingga pelanggaran terhadap peraturan pertambangan melenggang dan mengancam kehidupan masyarakat.
Terlepas dari semua pertanyaan tersebut, kerusakan telah terlanjur terjadi dan sekarang bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah wabil khusus perusahaan terhadap kerusakan yang terjadi.
Tak cukup itu, sanksi tegaspun harus diberikan pemerintah kepada perusahaan yang melanggar ketentuan. Jika memang ada oknum aparat lalai dalam melaksanakan tugasnya atau bahkan “main mata” maka saksi penjatuhan disiplin juga harus diberikan.
Banyaknya pelanggaran terjadi pada aktivitas tambang batu bara mengindikasikan lemahnya aparat dalam menegakan aturan.
Selanjutnya, agar kejadian serupa tidak terulang kembali perlu instrumen yang tegas untuk setiap aktivitas tambang di banua agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia.
