Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong pengelolaan sumber daya hutan oleh petani melalui pemberian surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Program yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini dianggap lebih baik dibandingkan pada kebijakan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah petani yang hadir dalam acara penyerahan SK Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Djuanda, Bandung, Minggi (11/11/2018). Salah seorang petani yakni Undang (64), mengakui sangat terbantu dengan adanya program SK Perhutanan Sosial.
Dengan adanya SK ini, Undang tak perlu khawatir lagi saat menggarap lahan di hutan. Pasalnya, mereka telah mengantongi izin untuk mengolah berbagai sumber daya yang ada di dalam hutan.
“Ya kalau sekarang tenang gitu, nggak usah main kucing-kucingan sama pemerintah kalau garap di hutan,” kata Undang kepada Suara.com saat ditemui di lokasi, Minggu.
Undang yang tinggal di Ciwidey, Kabupaten Bandung ini telah menjadi petani sayur mayur sejak usia 16 tahun. Selama ini ia selalu kesulitan untuk mendapatkan akses menjangkau hutan lantaran adanya larangan dari pemerintah.
“Dulu pas zaman Pak SBY mah nggak ada warga dikasih begini (SK Perhutanan Sosial), kan enggak peduli. Beda sama Pak Jokowi ya alhamdulilah,” ungkap Undang.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ian (48). Warga Kabupaten Cianjur ini mengakui sangat senang dengan adanya SK Perhutanan Sosial. Menurut Ian, para petani mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki penghasilan dengan mendapatkan izin menggarap pertanian di hutan.
Dalam sekali panen per tiga bulan, Ian hanya bisa meraup keuntungan bersih sebesar Rp 3 juta. Dengan uang itu, ia harus bertahan hidup hingga memasuki musim panen berikutnya.
“Kalau ini kan dikasih bibit, dikasih panduan. Alhamdulillah ya enak, dibandingkan sama presiden lain semoga ada SK ini jadi nambah penghasilan,” ungkapnya.
Untuk informasi, Jokowi menyerahkan sebanyak 37 SK Perhutanan Sosial kepada warga Jawa Barat. Adapun total luasan wilayah hutan yang diberikan kepada warga seluas 8.617 ha dengan jumlah kepala keluarga yang terlibat sebanyak 5.459 kk. Melalui SK ini, petani mendapatkan hak mengelola sumber daya hutan selama 35 tahun ke depan.
