Untuk mengurangi maraknya kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membentuk tim terpadu pembinaan dan pengawasan ketaatan perizinan lingkungan (TP2KPL). Pembentukan Tim TP2KPL dilakukan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (9/8/2017).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Andi Tabacina Akhmad mengatakan, pembentukan tim TP2KPL ini didasari undang undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah dicabut, dan diganti dengan undang undang baru yakni Undang undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Dimana salah satu perubahan krusial dari undang- undang tersebut tentang pembagian urusan pemerintahan, dimana sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang semula kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kini hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Disisi lain, kata Tabacina, masih banyak persoalan yang terkait sektor ini perlu diatasi. Sehingga pembentukan tim TP2KPL ini perlu dilakukan. Beberapa persoalan yang terjadi diantaranya pemrakarsa atau pemohon izin usaha pertambangan/IUP yang mengeluhkan prosedur pengurusan IUP di Pemerintah Provinsi yang dianggap terlalu lama, berbelit belit dan mahal.
Masalah lainnya, hampir tiap hari masyarakat yang melaporkan maraknya penambangan batuan ilegal. Selanjutnya, kurang terarahnya penanganan aduan masyarakat sebagai implikasi hilangnya kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten, terhadap penambangan batuan ilegal akibat pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi.
Terakhir, masalah penutupan penambangan batuan yang sulit dilaksanakan secara massif, mengingat penambangan batuan sangat dibutuhkan untuk menujang pembangunan fisik. Berdasarkan data DLH, kata Tabacina ada sekitar 54 orang penambang tanpa izin.
Tabacina melanjutkan, tim TP2KPL ini nantinya akan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan, menerima aduan aspirasi masyarakat, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian sengketa diantara masyarakat.
Selanjutnya mengambil tindakan preventif, melakukan penyuluhan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat semakin maraknya penambangan batuan ilegal.
Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam dalam rapat tersebut menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha penambangan agar masyarakat dapat memahami persyaratan, dalam pengurusan IUP atau Izin Usaha Penambangan di Pemprov Sulsel. Tim TP2KPL harus memfasilitasi hal tersebut.
“Perlu disosialisasikan ke masyarakat apa saja yang menjadi syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP di Pemprov Sulsel dan bagaimana prosedur pengurusannya sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait persoalan ini. Intinya harus ada transparansi terkait prosedur pengurusannya,” kata Irwan.
Source: news.rakyatku
