Wakil Wali Kota Bekasi membandingkan koordinasi soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah di era Basuki T Purnama (Ahok) dianggap lebih baik dibanding Anies Baswedan. Fraksi Hanura DKI mengatakan dibutuhkan komitmen pemimpin untuk menyelesaikan persoalan sampah.
“Persoalan sampah ialah penting dan strategis di DKI. Karena persoalannya kita masih buang sampah di tempat lain. Dalam hal ini kita butuh komitmen dari pemimpin. Jangan dianggap sepele. Kalau truk sampah kita dirazia legal oleh Bekasi, bukan preman, berarti ada persoalan,” kata Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Very Youvenil saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).
Menurutnya persoalan sampah antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi ialah hal yang memalukan. Dia mengatakan Pemprov DKI juga mesti ambil langkah untuk menyelesaikan persoalan dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.
“Kita kan bangun ITF, tapi belum memadai dengan kapasitas sampah yang diproduksi sehari. Saya pikir bulan ini harus diselesaikan. Udah cukup sabar itu Bekasi menunggu 10 bulan baru mencuat,” tutur Very.
Very mengatakan APBD DKI cukup untuk membayar hibah tersebut. Dia mengingatkan Anies untuk tidak terbawa euforia dalam satu tahun pemerintahan di ibu kota ini.
“Kalau cerita kita tidak ada uang, uang kita banyak kok. Masih terbawa euforia kemenangan hal kecil, misal janji becak yang harus dilegalkan, tapi yang fundamental seperti ini juga mesti diperhatikan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Wawalkot Bekasi, Tri Adhianto, menyebut koordinasi soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah di era Ahok lebih baik dibanding era Anies Baswedan. Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.
“Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu,” ujar Tri saat dihubungi, Jumat (19/10).
Dana hibah masuk perjanjian antara DKI dan Kota Bekasi. Ada 41 item perjanjian terkait pemanfaatan lahan di Bantargebang untuk pembuangan sampah dari Jakarta. Proposal dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi sudah diproses. Namun DKI baru membayar dana kompensasi bau kepada warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Yang hilang itu dana kemitraan (Rp 2 triliun) dan yang Rp 196 (miliar) itu dana kompensasi (yang sudah dibayar). Kita minta perhatian lebih,” ucap Tri.
