Pekerja dan petani sawit Indonesia terancam kebijakan Uni Eropa yang masih melarang penggunaan sawit. Diperkirakan jutaan orang yang menggantungkan nasibnya pada sawit akan terdampak.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumarjono Saragih mengatakan, ancaman yang dihadapi para pelaku yang terjun ke industri sawit ini karena tingginya tuntutan dan standar sawit di pasar global. Ada enam tuduhan yang kerap dialamatkan yaitu status ketenagakerjaan, dialog sosial antara perusahaan dengan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mempekerjakan anak, upah yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah.
“Dengan isu lingkungan sudah kewalahan. Ditambah lagi isu anak dan pekerja. Kalau terus digaungkan maka akan berdampak besar bagi industri,” katanya di Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Sumarjono menyimpulkan industri sawit berada dalam ancaman. Di satu sisi biaya operasional termasuk upah pekerja terus naik, tapi harga sawit fluktuatif dan produktivitas kebun cenderung stagnan.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung mengatakan, Uni Eropa harus mempertimbangkan keputusannya menolak komoditas ini, karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di Indonesia.
“Kami mengutuk tindakan EU (Europe Union/Uni Eropa) yang berencana menghentikan pembelian sawit dari Indonesia. Seharusnya Eropa tidak hanya melihat deforestasi. Tetapi pikirkan juga manusianya,” kata Nursanna Marpaung.
Nursanna mengatakan kebijakan Eropa akan berdampak kepada keberlangsungan industri sawit terkait perlindungan sawit secara menyeluruh. Industri sawit di Indonesia berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebagai gambaran jumlah pekerja di perkebunan rakyat, swasta dan negara sebanyak 3,78 juta orang dan terdapat 2,2 juta petani. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit mencapai 16,2 juta jiwa.
“Oleh karena itu, kami mendukung upaya pemerintah dalam rangka melawan diskriminasi sawit di Eropa. Pemerintah harus bersikap tegas karena ini menyangkut nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Anggota kami di JAPBUSI hingga 2 juta orang yang bekerja di sawit,” kata Nursanna.
