Saat ini, penggunaan dari energi bahan baku yang tidak terbarukan sangatlah dibatasi. Hal ini di sebabkan semakin berkurangnya sumber bahan baku tidak terbarukan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan akibat dari berkurangnya stok bahan baku tidak terbarukan adalah dengan mencari energi alternatif lain, seperti pemanfaatan minyak kelapa sawit.
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penghasil bahan baku energi terbarukan. Minyak sawit sempat dijadikan sebagai salah satu bahan baku yang ramah lingkungan (biofuel). Namun belakangan ini, Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi mengenai produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap deforestasi, dan kini telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).
Kebijakan Uni Eropa tersebut memicu terhentinya impor kelapa sawit dari Indonesia. Padahal Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar yang mengekspor ke Uni Eropa. Jika kebijakan tersebut tetap dijalankan maka akan berdampak pada penurunan ekspor sawit Indonesia. Bahkan dapat juga merusak hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa.
Diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia terus terjadi. Kedelai yang merupakan komoditas yang sebagian besar diimpor dari Amerika tidak disebut sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan beresiko tinggi. Uni Eropa hanya menghentikan impor kelapa sawit saja.
Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit dinilai sebagai bahan baku energi tebarukan yang menyumbang kerusakan hutan terbesar. Negara-negara Eropa akan mengganti kelapa sawit dengan kedelai.
Isu tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Pasalnya, penggunaan lahan kelapa sawit lebih kecil dibandingkan penggunaan lahan kedelai. Lahan hutan yang dikonversi menjadi lahan sawit hanya 270 ribu hektar per tahun. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan komoditas kedelai sebesar 480 ribu hektar per tahun.
Hal ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa hanya kelapa sawit saja yang dianggap sebagai penyumbang deforestasi? Mengapa komoditas lain seperti kedelai tidak dianggap sebagai penyumbang deforestasi juga?
Sangat disayangkan adanya kampanye hitam ini karena akan berdampak pada penurunan ekspor kelapa sawit Indonesia serta dapat mengakibatkan penurunan devisa negara. Oleh karena itu, Indonesia sangat menolak tegas kebijakan Uni Eropa. Sebab jika kebijakan tersebut diberlakukan maka akan merugikan negara-negara penghasil kelapa sawit termasuk Indonesia.
Apabila kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) tersebut tetap diberlakukan, maka pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai cara untuk menetang kebijaan Uni Eropa tersebut. Bahkan bisa saja pemerintah Indonesia akan melaporkan Uni Eropa kepada World Trade Organization (WTO). Hal ini telah disepakati oleh Malaysia dan Kolumbia yang juga merupakan negara penghasil kelapa sawit.
Menanggapi ancaman tersebut, Duta Besar Uni Eropa mempersilakan Indonesia melapor kepada WTO jika dianggap perlu. Menurutnya, WTO merupakan tempat untuk menyelesaikan masalah perdagangan internasional antr negara. Jika dalam suatu kebijakan perdagangan internasional terdapat pihak yang tidak setuju, maka langkah terbaik yaitu membawa ke WTO untuk diselesaikan.
