PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menolak permohonan izin pembangunan jalan batubara di kawasan hutan harapan Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
Direktur Operasional PT REKI Adam Aziz di Palembang, Selasa, mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan analisis dampak lingkungan (amdal) atas permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan harapan yang diajukan PT Marga Bara Jaya.
Perusahaan ini berkeinginan membangun jalan batubara sejauh 80 km, yangmana sebanyak 31,8 kilometer akan melalui kawasan hutan harapan di dua provinsi yakni sekitar 21 km di Jambi dan 9 km di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
“Rekomendasi diperkirakan akan dikeluarkan KLHK pada 20 Maret ini, kami mendesak pemerintah untuk menolak karena ini akan berdampak buruk pada hutan harapan,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah harus konsisten atas langkah yang diambil sebelumnya dalam menjaga hutan harapan di dua provinsi itu. Sebelumnya, pemerintah telah menolak permohonan serupa yang diajukan PT Mulya Jaya Utama pada 2013, PT Triaryani pada 2017.
“Ini PT Triaryani mengajukan lagi tapi sudah berganti PT menjadi PT Marga Bara Jaya, ada apa ini. Pemerintah harusnya mencurigai hal ini kenapa mereka benar-benar ingin masuk kawasan hutan harapan ini,” ujar dia.
Padahal, ia mengatakan jalan untuk angkutan batubara sudah disediakan pemerintah untuk kawasan tersebut melalui jalan produksi PT Conocophilips.
Jika hal ini tetap dipaksakan, Adam memastikan bakal terjadi perambahan hutan besar-besar di kawasan tersebut karena oknum mendapatkan akses baru yakni jalur darat setelah selama ini hanya melalui jalur sungai.
Dengan begitu, perambahan hutan bukan hanya terjadi musim hujan tapi bisa terjadi sepanjang tahun.
Bukan hanya deforestasi yang terjadi, habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati hutan dataran rendah juga terancam. Di lokasi tersebut terdapat harimau 20 ekor, gajah 8 ekor, beranekaragam reftil dan burung, kemudian jenis tanaman kayu bulian, meranti, merbau dan tembesu.
Adam mengklaim sejak pihaknya mengelola kawasan hutan tersebut pada 2008 dengan mendapatkan konsesi seluas 98.000 hektare, masyarakat Batin Sembilan yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan, kembali mendapat sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Menurutnya terdapat 228 kepala keluarga (KK) yang sempat mengalami kesulitan untuk mengakses sumber daya tradisional mereka saat kawasan itu masih dikelola HPH.
“Saat ini dari 98.000 hektare kawasan hutan harapan yang ada, bisa dikatakan ada 20 persen sudah rusak. Jika dibukakan akses jalan, bisa dibayangkan sendiri bagaimana deforestasi terjadi,” kata dia.
