• Latest
  • Trending
Rencana Penerbitan Perppu KPK Ditentang Partai Pendukung Jokowi

Rencana Penerbitan Perppu KPK Ditentang Partai Pendukung Jokowi

October 9, 2019
Pembakar Lahan Hutan di Siak Diamankan Polisi

Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi

September 9, 2020
Harimau Mati dengan Jerat di Leher Dianggap Bukti Perburuan Masih Ada

Harimau Mati dengan Jerat di Leher Dianggap Bukti Perburuan Masih Ada

September 2, 2020
Bioplastik Tidak Hilangkan Masalah Sampah Plastik?

Bioplastik Tidak Hilangkan Masalah Sampah Plastik?

September 1, 2020
Penyelamatan Badak Sumatera di Kalimantan Timur Berpacu dengan Waktu

Penyelamatan Badak Sumatera di Kalimantan Timur Berpacu dengan Waktu

September 1, 2020
Aksi Penambangan Emas Ilegal di Aceh Barat Semakin Meningkat

Aksi Penambangan Emas Ilegal di Aceh Barat Semakin Meningkat

September 1, 2020
BBKSDA Sumut Selamatkan Harimau Sumatera, Hindari Konflik Satwa-Manusia

BBKSDA Sumut Selamatkan Harimau Sumatera, Hindari Konflik Satwa-Manusia

August 31, 2020
KLHK Latih 98 Pendamping Masyarakat Penegakan Hukum Lingkungan

KLHK Latih 98 Pendamping Masyarakat Penegakan Hukum Lingkungan

August 31, 2020
Kurangi Sampah Plastik, KKP Kembangkan Kemasan dari Rumput Laut

Kurangi Sampah Plastik, KKP Kembangkan Kemasan dari Rumput Laut

August 29, 2020
Ikan-Ikan di Situ Rawa Besar Depok Mendadak Mati, Diduga karena Limbah Sampah

Ikan-Ikan di Situ Rawa Besar Depok Mendadak Mati, Diduga karena Limbah Sampah

August 29, 2020
Hutan untuk Perkebunan Sawit, Megawati: Sangat Merusak

Hutan untuk Perkebunan Sawit, Megawati: Sangat Merusak

August 29, 2020
Ustaz Abdul Somad Ingatkan Dosa Besar Pembalakan dan Pembakaran Hutan

Ustaz Abdul Somad Ingatkan Dosa Besar Pembalakan dan Pembakaran Hutan

August 28, 2020
BNPB Petakan Daerah Rentan Karhutla

BNPB Petakan Daerah Rentan Karhutla

August 25, 2020
Ramalan Hijau
No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Thursday, March 4, 2021
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Ramalan Hijau
No Result
View All Result

Rencana Penerbitan Perppu KPK Ditentang Partai Pendukung Jokowi

October 9, 2019
in Featured, Indonesia News, News, Politics
0
Home Featured
Post Views: 14

 

Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut polemik panjang. Pengesahan beleid tersebut bukan hanya memicu demonstrasi besar-besaran mahasiswa, tetapi juga intrik internal Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya.

Jokowi didesak untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Kabar terkait penerbitan Perppu tersebut muncul setelah Jokowi bertemu dengan beberapa tokoh nasional, di antaranya Mahfud MD.

“Soal UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali diberikan pada kita, utamanya masukan berupa penerbitan Perppu. Tentu akan kita hitung, setelah kita putuskan, akan kami sampaikan,” ujar Jokowi usai pertemuan, seperti dikutip CNN Indonesia.

RelatedPosts

Kelengahan Aparat dan Aksi Nekat Pelaku Penusukan Wiranto

KTT ke-34 ASEAN: Jokowi Tekankan Pentingnya Kerja Sama Ekonomi

Presiden Diminta Abaikan Desakan Asing

Pegawai di Lingkungan Borobudur Akan Dapat Honorarium Tiap Bulan

Dua Klaim Lingkungan Jokowi dalam Debat Capres yang Bikin Blunder

Bukan tanpa alasan Jokowi mempertimbangkan usulan para tokoh nasional untuk menerbitkan Perppu. Desakan publik begitu kuat pasca pengesahan undang-undang antirasuah tersebut. Ribuan mahasiswa di beberapa daerah turun ke jalan, sampai jatuh korban meninggal dunia dan luka-luka. Media sosial pun diwarnai dukungan menolak UU KPK.

Jokowi membenarkan bahwa alasan politik menjadi pertimbangan penerbitan Perppu KPK. Perppu dianggap menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan KPK dan mengakhiri kontroversi yang selama ini terjadi.

Revisi UU KPK dinilai bermasalah antara lain karena keberadaan pasal yang mengatur pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas lebih berkuasa ketimbang pimpinan KPK karena kewenangannya masuk ke ranah penyidikan kasus korupsi yang tengah ditangani. Kemungkinan operasi tangkap tangan (OTT) juga semakin menyempit karena aturan izin penyadapan dari Dewan Pengawas.

Adanya ketentuan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus yang belum tuntas selama dua tahun juga dinilai menghambat kinerja KPK. Selama ini KPK menangani kasus sampai bertahun-tahun, dan tidak ada kewenangan SP3. Masalah lain bila kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus lintas negara.

Pasal lain menyebut, KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara. Padahal, selama ini KPK berhasil mengungkap kasus korupsi sampai ke daerah. Faktanya, banyak kepala daerah yang terciduk KPK.

Yang juga menimbulkan kontroversi adalah pasal tentang tidak adanya penyelidik dan penyidik independen. Selama ini selain dari kejaksaan dan kepolisian, KPK juga memiliki penyidik independen. Larangan keberadaan penyelidik dan penyidik independen akan semakin mempersempit terungkapnya kasus korupsi di dua lembaga hukum tersebut dan tidak menutup kemungkinan di institusi pemerintah lainnya.

Pasal-pasal kontroversial tersebut dinilai rentan melemahkan, bahkan mematikan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Itu sebabnya Jokowi didesak untuk segera menerbitkan Perppu sebagai upaya untuk menyelamatkan KPK.

Presiden Harus Tegas

Rencana mantan Wali Kota Solo tersebut menerbitkan Perppu dihadang oleh partai pendukungnya. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Neasden, mengatakan ada celah pemakzulan atau impeachment presiden, bila Perppu tersebut diterbitkan.

Namun, ucapan Surya Paloh tersebut dibantah oleh para ahli hukum tata negara. Pasalnya, tidak ada aturan yang menulis bahwa presiden dan wakil presiden dapat dimakzulkan karena menerbitkan Perppu.

PDIP, partai yang menjadi kendaraan Jokowi menuju kursi presiden, juga menentang rencana penerbitan Perppu tersebut. Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai rencana tersebut terlalu terburu-buru dan dipaksakan, dan pihak-pihak yang mendesak penerbitan Perppu belum membaca secara keseluruhan isi Perppu.

Menurut Hendrawan, untuk melihat kembali UU KPK tersebut, tetap melalui judicial review dan legislative review. Waktunya memang cenderung lebih lama, tetapi prosesnya lebih sehat.

Bukan perkara mudah bagi Jokowi untuk mengambil keputusan. Di satu sisi ia menghadapi tekanan partai pendukung, di sisi lain desakan menguat di masyarakat. Jokowi harus bijak dan mengambil keputusan yang tepat.

Perppu bisa jadi adalah peluru terakhir yang bisa dilepaskan Jokowi untuk meredakan ketegangan ini dan meraih kembali kepercayaan publik yang sudah memudar. Pekerjaan besar menanti Jokowi di periode kedua. Jika Perppu tersebut tak terbit, komitmen pemberantasan korupsi di periode kedua layak dipertanyakan.

Source :
Citizen Daily
Tags: DPRKomisi Pemberantasan KorupsiPartai Pendukung JokowiPerppu KPKPresiden Joko Widodo

Related Posts

Pembakar Lahan Hutan di Siak Diamankan Polisi
Featured

Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi

September 9, 2020
Harimau Mati dengan Jerat di Leher Dianggap Bukti Perburuan Masih Ada
Endangered Species

Harimau Mati dengan Jerat di Leher Dianggap Bukti Perburuan Masih Ada

September 2, 2020
Bioplastik Tidak Hilangkan Masalah Sampah Plastik?
Environment

Bioplastik Tidak Hilangkan Masalah Sampah Plastik?

September 1, 2020
Penyelamatan Badak Sumatera di Kalimantan Timur Berpacu dengan Waktu
Fauna

Penyelamatan Badak Sumatera di Kalimantan Timur Berpacu dengan Waktu

September 1, 2020
Aksi Penambangan Emas Ilegal di Aceh Barat Semakin Meningkat
Environment

Aksi Penambangan Emas Ilegal di Aceh Barat Semakin Meningkat

September 1, 2020
Next Post
12 Hewan dengan Waktu Kehamilan Paling Lama, Ada yang Sampai 3,5 Tahun

12 Hewan dengan Waktu Kehamilan Paling Lama, Ada yang Sampai 3,5 Tahun

Translate

Our Latest Podcasts

  • No items

Popular Post

Pembakar Lahan Hutan di Siak Diamankan Polisi
Featured

Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi

September 9, 2020
0

  Isu sertifikasi ulama dan istilah ‘radikalisme good looking’ lumayan mendapat banyak sorotan beberapa hari belakangan. Awalnya bersumber dari pernyataan...

Read more
Kapolres Asahan Imbau Pranata Sosial Harus Diaktifkan

Kapolres Asahan Imbau Pranata Sosial Harus Diaktifkan

July 13, 2017
Banjir Landa Belitung dan Belitung Timur, Akses Jalan Putus

Banjir Landa Belitung dan Belitung Timur, Akses Jalan Putus

July 17, 2017
BNPB: Banjir Belitung Akibat Hujan Ekstrem

BNPB: Banjir Belitung Akibat Hujan Ekstrem

July 17, 2017
Limbah Dibuang di Dekat Rusun, Bagaimana Kondisinya Saat Ini?

Limbah Dibuang di Dekat Rusun, Bagaimana Kondisinya Saat Ini?

July 17, 2017
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Creative Commons
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Ramalanhijau.com is part of Ramalan Hijau Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011 Ramalan Hijau

No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011 Ramalan Hijau