Pelantikan presiden baru akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Namun, nama-nama calon penghuni kabinet mendatang sudah berseliweran sejak beberapa waktu lalu. Sebagai calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi seperti sengaja mengambangkan pilihan, memicu rasa penasaran publik terkait sosok calon menteri di kabinetnya mendatang.
Jokowi memberi sinyal bahwa ke depan, dirinya akan memilih sosok pembantu yang bisa memimpin dengan karakter kuat dan memiliki keberanian dalam mengeksekusi setiap keputusan yang sulit. “Kedua, saya membutuhkan orang yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat dan baik,” ujar Jokowi dalam acara Halal Bihalal bersama Aktivis ’98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019).
Sinyal dari Jokowi imenarik perhatian publik, terutama ihwal nama pembantunya yang berpotensi akan tetap bertahan ataupun diganti, dengan melihat kinerja selama lima tahun membantu mantan Wali Kota Solo tersebut. Salah satu kementerian yang paling disorot adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Banyak sorotan negatif tentang kinerja Kementerian LHK. Yang paling gres adalah beredarnya berita Sungai Citarum menjadi salah satu tempat terkotor di dunia. Belum lagi berita Ibu Kota masuk sebagai salah satu kota dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi di dunia. Jakarta bahkan disebut-sebut masuk 10 besar kota terpolutif.
Lalu, apakah ini menandakan kinerja Menteri KLH, Siti Nurbaya Bakar, di luar ekspektasi publik? Tak ada yang tahu secara pasti selain sang bos, Presiden Jokowi. Namun, dari rekam jejak sepak terjang Siti, Kementerian KLH termasuk salah satu kementerian dengan tingkat kesibukan tinggi.
Tidak hanya menangani isu-isu lingkungan populer, juga berkaitan dengan peran Kementerian KLH dalam mengawal sektor investasi nasional. Nah, di sektor inilah pertanyaan terkait kinerja menteri dari Partai Nasdem tersebut mengemuka. Sudahkah Siti secara optimal memainkan peran sebagai menteri dan pembantu Jokowi?
Berdasarkan berbagai catatan, peraturan yang dikeluarkan Siti cenderung kurang ramah investasi. Pertama, program bagi-bagi lahan hutan adat yang berpotensi menimbulkan silang sengketa baru dengan para pengusaha pemegang HTI. Kedua, peraturan reklamasi lahan tambang serta rumor terkait adanya pungutan iuran lingkungan baru, padahal sebelumnya pengusaha telah menyetorkan uang jaminan pasca tambang. Terakhir, permasalahan sampah impor yang selama ini ternyata menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan.
Tak hanya itu, kinerja Siti juga kian dipertanyakan karena kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih saja terjadi, terutama di daerah-daerah yang selama ini dikenal rawan seperti di Riau. Berdasarkan laporan otoritas setempat, kebakaran hutan yang melanda Riau masih saja terjadi hingga sekarang. Per Maret 2019, luasan area yang terkena hampir mencapai 2.000 hektare di tiga kabupaten.
Terkait kebakaran hutan, Kementerian KLH punya pembelaan sendiri. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Belinda Arunawati Margono, menyatakan telah terjadi penurunan laju deforestasi. Kementerian LHK mengklaim angka deforestasi netto sepanjang 2017 hingga 2018 di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia sebesar 0,44 juta hektare, yang berasal dari angka deforestasi netto 0,49 juta hektare, dengan dikurangi reforestasi 0,05 juta hektare.
Secara kumulatif hutan Indonesia pada 2018 menunjukkan luas lahan berhutan adalah 93,5 juta hektare, dengan 71,1% atau 85,6 juta hektare berada di dalam kawasan hutan. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 0,3 juta hektare, dengan 51,8% atau 0,16 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, dan sisanya 0,15 juta hektare di luar kawasan hutan.
Apakah dengan pembelaan itu, menjadikan Siti berpotensi tetap menduduki kursi KLH-1 di kabinet berikutnya? Tampaknya masih sulit untuk dipastikan. Yang pasti, kini beredar nama-nama calon potensial mengisi posisi politisi Nasdem itu. Yang menarik, semua kandidat pengganti Siti adalah perempuan dengan segudang prestasi. Sebut saja Susi Pudjiastuti, Emmy Hafild, Eva Sundari, Irma Suryani Chaniago, dan Dwi Ria Latifa.
Susi Pudjiastuti dikenal publik sebagai menteri yang berhasil menjadikan kembali Indonesia produsen ikan tuna terbesar di dunia. Susi pulalah yang mengangkat isu sampah plastik di laut sehingga Indonesia menjadi rujukan dunia terkait beragamnya permasalahannya. Selain Susi, ada nama Eva Sundari yang merupakan politisi PDIP, Irma Suryani yang merupakan pengacara, serta Dwi Ria Latifa, merupakan politisi PDIP dengan daerah pemilihan Kepulauan Riau.
Siapa yang terkuat? Nama Emmy Hafild pelan-pelan menyeruak. Apalagi ia dikenal publik sebagai aktivis lingkungan. Ia juga merupakan anggota badan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Politisi wanita asal Partai Nasdem berusia 60 tahun ini digadang-gadang sebagai kandidat terkuat menggantikan rekan separtainya sekarang.
Emmy, yang telah malang melintang di dunia advokasi lingkungan sejak umur 20 tahunan ini punya berbagai prestasi di sektor lingkungan. Tak hanya pernah menjabat sebagai Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) selama dua periode. Ia juga menjadi orang asing pertama yang bersaksi di depan Senat AS soal urusan dana bantuan luar negeri dan lingkungan. Tak hanya itu, Emmy pernah diganjar penghargaan Hero of The Planet oleh majalah Time karena kritiknya terhadap Freeport soal penambangan di Irian Jaya.
Akankah Emmy yang terpilih? Hanya waktu yang bisa membuktikan.
