Acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One Selasa (15/10) malam, mengambil tema “Misteri Penusukan Wiranto”. Menko Polhukam Wiranto ditusuk orang di Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). Pelakunya suami istri, Syahrir Alamsyah alias Abu Rara dan istrinya Fitri Andriana. Sebagian besar pembicara menyayangkan terjadinya penusukan yang dialami oleh Wiranto. Sebagai pejabat negara, mengapa Wiranto tidak mendapat pengawalan maksimal?
Di rumah kontrakannya di Menes, pasangan Syahrir Alamsyah – Fitri Andriana dikenal oleh para tetangganya sebagai pasangan yang tertutup. Tidak terlihat shalat berjamaah, juga tidak shalat Jum’at. Tetangga dan ketua RT tahu akan hal itu. Tetapi mereka tidak tahu kalau sejatinya pasangan “pendiam” itu ternyata terpapar paham radikalisme.
Sampai dengan akhir acara, terkesan bahwa pemantauan dan penangkapan para terduga paham radikal yang beraksi sebagai teroris, hanya pihak intelijen dan Densus 88 yang harus bertanggungjawab. Padahal, tanpa keterlibatan warga, kecanggihan teknologi yang dipunyai oleh pihak intelijen dan Densus 88, tidak akan bisa maksimal. Mata dan telinga masyarakat sangat diperlukan untuk urusan yang satu ini.
Karena itu, kita bisa menengok sistem pengamanan lingkungan warisan para leluhur. Di masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat di desa-desa mengenal istilah ronda (berjalan berkeliling untuk menjaga keamanan lingkungan), lengkap dengan kentongan sebagai sarana memberitahu masyarakat jika terjadi sesuatu bahaya di lingkungannya. Misalnya, jika ada kebakaran, pencurian, dan seterusnya, kentongan ditabuh bertalu-talu.
Di era Presiden Soeharto, metode sistem keamanan lingkungan dimodernisasikan. Tepatnya pada tahun 1981, ketika Kapolrinya dijabat Jenderal Awaloedin Djamin, Siskamling (sitem keamanan lingkungan) yang terpadu mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Di wilayah pedesaan dan komunitas tradisonal dikenal siskamling berupa ronda, dan di sektor industri diperkenalkan pengamanan oleh Satpam.
Dalam siskamling, warga sipil sebagai pelaksana, sedangkan penanggungjawab harian adalah petugas Hansip (Pertahanan sipil). Lalu dibuatlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) dari kota sampai pelosok pedesaan. Di dalam Siskamling ada ronda malam yang melibatkan warga setempat. Ronda malam menjadi sarana silaturahim antar-warga, merekatkan solidaritas, dan menjaga lingkungan secara bergiliran.
Jika merujuk dasar hukumnya, Siskamling, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
Dengan adanya siskamling, metode deteksi dini bisa dilakukan. Jika ada tanda-tanda mencurigakan atas seseorang atau sekelompok orang di lingkungannya, akan mudah terendus. Siskamling menjadi mata dan telinga warga terhadap berbagai hal yang terjadi di lingkungannya.
Secara sistemik, siskamling berlaku baik di lingkungan pedesaan, perkotaan, dan perindustrian. Khusus di desa, masih ada tambahannya, Bintara Pembina Desa (Babinsa). Para Babinsa ini berada di ujung terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika ada permasalahan yang ada di desa, Babinsa bisa bertindak sigap dan cepat.
Pasca reformasi, ronda sebagai garda terdepan pengamanan lingkungan mulai redup. Ronda mulai ditinggalkan, di berbagai perumahan dan pintu masuk desa bermunculan Portal. Masyarakat menggantungkan keamanannya kepada Hansip yang menjaga pintu-pintu portal tersebut.
Dengan maraknya berbagai bentuk kejahatan, termasuk di dalamnya terorisme, banyak pihak yang mulai menengok kembali pada siskamling. Presiden Jokowi sendiri mengapresiasi adanya Babinsa dan meminta agar peran Babinsa lebih ditingkatkan lagi.
Jika mengacu kepada siskamling, temuan warga tentang berbagai keanehan (kecurigaan) yang dilakukan warga atau sekelompok warga, informasi akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Ada Babinsa, ada Pos Polisi, sebagai penampung informasi yang akan segera diteruskan kepada jenjang yang lebih tinggi. Dengan sitematika seperti itu, deteksi dini atas adanya tindak kejahatan, termasuk terorisme, akan mudah terendus sedari awal. Dari sini, pencegahan akan mudah dilakukan. Ketiadaan siskamling membuat para tetangga dan ketua RT dimana pasangan Syahrir Alamsyah – Fitri Andriana tinggal, tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Korban pun berjatuhan, selain Wiranto, ada seorang Kapolsek, dan dua orang lagi yang jadi korban penusukan.
