Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku selalu khawatir setiap kali membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Padahal hal itu sudah seringkali dilakukannya.
“Saya kadang bagi sertifikat masih deg-degan, waduh nanti dimasukkan ke bank dipakai apa ya? jangan-jangan dipakai beli mobil, tapi saya yakin di Provinsi Jawa Timur tidak seperti tadi karena tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati Lamongan, satu hektare yang ditanami jagung sampai 10,6 ton, di tempat lain paling 6-7 juta ton, tepuk tangan buat Pak Bupati,” kata Presiden Jokowi dalam penyerahan sertifikat tanah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (8/3/2018).
Presiden menyampaikan hal itu saat penyerahan 5.750 sertifikat tanah di alun-alun Lamongan dengan penerima yang berasal dari dari lima kabupaten Lamongan sebanyak 1.500 orang, Gresik 1.500 orang, Bojonegoro sebanyak 1.500 orang, Tuban sebanyak 750 orang dan Sidoarjo sebanyak 500 orang.
“Kenapa dikejar ke Pak Menteri? Tahun lalu diserahkan lima juta ke seluruh Indonesia harus keluar biasanya hanya 500 ribu, tahun ini tujuh juta keluar, tahun depan sembilan juta harus keluar, saya tidak mau cara kerja kantor BPN seperti apa, Pak Menteri tidak tidur,” kata Presiden merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Ia pun mengaku sudah punya perjanjian dengan Sofyan bila target itu tidak terpenuhi.
“Saya sudah janjian sama Pak Menteri kalau lima juta ini tidak tercapai pilihannya cuman dua, diganti atau dicopot karena baru 51 juta sertifikat tanah di seluruh indonesia dari total seharusnya 126 juta sertifikat, separuhnya belum,” kata mantan Gubernur DKI itu.
Sehingga bila dihitung-hitung lanjut Jokowi, baru 140 tahun 126 juta sertifikat rampung bila dihasilkan 500 ribu sertifikat per tahun.
“Saya tidak mau tahu sampai lama begitu, saya sudah perintahkan ke Menteri BPN, tahun 2025 seluruh Indonesia harus rampung, tadi Jatim tahun berapa? 2023 harus selesai, nanti ini janjian, kalau 2023 enggak tercapai nanti Kepala Kanwil BPN dicopot, ya hati-hati, saya copot menteri, menteri copot kanwil, kanwil copot kepala kantor,” tegas Presiden.
Apalagi sengketa tanah kata dia, kerap menjadi keluhan rakyat di berbagai daerah. “Kalau sudah pegang sertifikat itu sudah pasti tanda bukti hak tanah yang kita miliki, kalau ada 126 juta lahan yang harusnya bersertifikat baru ada 51 juta artinya apa? Artinya ini yang jadi potensi sengketa dimana-mana, keluhan setiap turun ke desa, kampung selalu itu keluhannya entah ada yang nangis-nangis,” tutupnya.
