Rainbow Warrior, yang dijuluki oleh perwira Angkatan Laut A.S., sebagai aset angkatan laut non-negara telah tiba sekali lagi di Indonesia. Berkeliling sekitar 11 Maret dan 8 Mei 2018 dalam pernyataan mengejutkan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), Bambang Hendroyono, kelompok militan tersebut diberi bentangan karpet merah yang harus dibayar oleh Indonesia.
Bertajuk “Kampanye Harmoni Nusantara”, pejabat MOEF mengumumkan bahwa presiden dan kementerian terkait akan mengunjungi kapal tersebut. Untuk apa? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sejauh ini Greenpeace dan LSM asing diperkirakan menyebabkan kerugian tahunan sebesar US4 500 miliar.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, menyatakan bahwa aksi kelompok militan Belanda yang mengawasi kebijakan lingkungan Indonesia itu sudah meresahkan. Apakah Jokowi sangat bergantung pada LSM asing sehingga kita tidak dapat memutuskan untuk diri kita sendiri?
Penilaian yang buruk terhadap pejabat sama buruknya dengan WWF.
Pada 2010, kapal ini sudah masuk Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Presiden SBY menjadi kepala negara pertama di dunia yang mengunjungi dek salah satu kapal Greenpeace ini.
Ketika setiap kepala negara di planet ini mengetahui sifat sebenarnya Greenpeace dan menghindarinya seperti wabah penyakit, tampaknya politisi Indonesia gagal memahami Greenpeace atau memilih untuk mengabaikan sejarah yang bermasalah.
Ini menimbulkan pertanyaan, apakah dalam pemilihan kembali nanti posisi Jokowi sangat lemah sehingga dia perlu bergantung pada suara sayap kiri kaum aktivis yang sedang butuh panggung?
Pada 2010 Rainbow Warrior memasuki Cirebon, Jawa Barat, dengan membawa penolakan terhadap proyek PLTU di sana. Tindakan yang kemudian dianggap salah karena keberadaan pembangkit listrik tenaga uap Cirebon terbukti menjadi salah satu tulang punggung keberhasilan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai rasio elektrifikasi 99% tahun ini. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa Jawa Barat menjadi daerah dengan biaya produksi listrik termurah secara nasional.
Dengan Rainbow Warrior kembali ke Indonesia, Jokowi mendukung sebuah kelompok yang dikenai hukuman antimafia di AS, tidak menghormati situs Warisan UNESCO di Peru, menyia-nyiakan naiknya mata uang, dan mempromosikan Direct Action – sebuah istilah militer – memaksa pemerintah untuk berubah, sangatlah buruk.
Namun, presiden mungkin tidak mengetahui fakta ini karena pembisiknya adalah aktivis LSM yang gigih. Pemerintah India mendeklarasikan Greenpeace dan LSM lainnya sebagai ancaman terhadap keamanan ekonomi nasional, Kanada serta Selandia Baru mencabut status badan amal tersebut, dan Prancis pekan lalu menjatuhkan hukuman penjara terhadap aktivis karena melanggar hukum.
Namun, Greenpeace dan Rainbow Warrior tidak bertindak sendiri. Di belakangnya, berkolaborasi dengan kelompok militan lainnya seperti EarthFirst! the Rainforest Action Network, para anarkis di Jawa Timur, terhubung dengan kelompok teror Yunani 325.nostate.net, juga dikenal sebagai pejabat antiteror Nuclei of Fire, dan anarkis atau blok hitam, bersama-sama kaum kiri bawah tanah di Indonesia yang berpose sebagai aktivis lingkungan. Demonstrasi baru-baru ini terhadap perluasan bandara di Yogyakarta dilaporkan secara luas di situs anarkis.
Aneh bahwa negara lain menghindari Greenpeace seperti wabah penyakit, Indonesia juga menyediakan tempat perlindungan. Aktivis yang pada Agustus 2017 ditangkap di Norwegia muncul di Jakarta beberapa minggu lalu. Tidak ada institusi keamanan yang waspada yang tampaknya terganggu oleh aktivis asing.
Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Presiden Jokowi membutuhkan mereka? Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan citra Indonesia di sektor lingkungan dan konservasi alam, Presiden Jokowi bisa mendelegasikan kegiatan seremonial kepada menteri atau pejabat negara lainnya. Atau seperti yang telah dilakukan India, justru menendang mereka ke luar dari negerinya.
Posisi presiden merupakan simbol kedaulatan negara sehingga kehadirannya di kapal milik organisasi non-pemerintah cenderung menimbulkan persepsi, Indonesia bisa digerakkan oleh pihak asing.
Bawa Agenda Asing
Effendy Choirie politisi dari Partai Nasional Demokrat, dalam sebuah forum diskusi, mengungkapkan kecurigaannya terhadap Greenpeace sebagai jaringan LSM internasional yang memiliki loyalitas kepada donor internasional. Menurut dia, meski Greenpeace mengemukakan isu-isu yang tampaknya menyelamatkan lingkungan, mereka membawa agenda tersembunyi lainnya, terutama yang merusak ekonomi nasional, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang menjadi sasaran negara maju.
“Tekanan sering diluncurkan oleh pihak asing untuk menghancurkan ekonomi Indonesia. Kekhawatiran negara maju semakin meningkat karena pada 2030, ekonomi Indonesia diprediksi menjadi yang kelima terbesar di dunia,” kata Gus Choi, julukannya.
Greenpeace sebagai LSM pemantauan lingkungan internasional sering menyoroti masalah perusakan hutan dan menentang beberapa proyek yang merusak lingkungan, misalnya menolak pengembangan Pembangkit Bawang Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Anehnya, Greenpeace tidak melakukan hal yang sama di pembangkit listrik yang dibangun oleh negara maju dengan menggunakan energi batubara Indonesia.
Greenpeace juga diduga berada di balik kebijakan moratorium pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Hal ini disebabkan oleh upaya menekan ekonomi Indonesia, terutama untuk mengurangi ekspor CPO dan kakao dengan mempersempit pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dan kakao.
Akademisi menghitung kerugian ke Indonesia mencapai sekitar US$ 500 miliar setiap tahunnya. Larangan produk kelapa sawit dan kehutanan Indonesia di Uni Eropa merupakan akibat langsung dari kampanye Greenpeace dan Friends of the Earth di Brussels. Friends of the Earth disebut Walhi di Indonesia.
Larangan pembukaan lahan hutan, kelapa sawit, dan kakao tidak bisa diteruskan. Seperti diketahui Indonesia adalah pengekspor produk kelapa sawit terbesar di dunia. Ini jelas merupakan ancaman bagi Indonesia dan eksportir seperti Malaysia. Nota keberatan yang dikirimkan ke Uni Eropa jelas diabaikan. Mungkin presiden perlu mengajukan pertanyaan: apa peran Greenpeace dan LSM asing dalam pelarangan tersebut?
Saat ini Indonesia berada di politik periode pemilihan presiden 2019-2024. Kehadiran Presiden Jokowi di atas kapal Rainbow Warrior dapat dipolitisasi dengan jelas dan dipelintir oleh lawan politik untuk menurunkan citranya. Bila benar, presiden Republik Indonesia yang ketujuh itu rentan diberi label oleh lawan-lawannya sebagai kubu yang tunduk pada pihak asing atau kepentingan. Jadi, jelas, Presiden Jokowi seharusnya tidak naik kapal Greenpeace.
